Pajak Reklame

Pajak reklame adalah salah satu bentuk kontribusi keuangan yang harus Anda pertimbangkan saat menggunakan media periklanan untuk mempromosikan produk, layanan, atau pesan tertentu. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara rinci tentang biaya pajak reklame, termasuk jenis-jenis pajak, faktor-faktor yang memengaruhi besarnya pajak, serta pentingnya memahami dan mengelola biaya pajak reklame dengan efektif.

Baca juga: Ukuran Plang: Panduan Lengkap untuk Memilih Ukuran yang Tepat

Jenis-jenis Pajak Reklame

Pajak reklame dapat bervariasi tergantung pada regulasi yang berlaku di masing-masing daerah atau negara. Namun, secara umum, terdapat beberapa jenis pajak reklame yang sering muncul, antara lain:

Pajak Reklame Tetap:Pajak ini biasanya harus terbayar dengan tarif tetap setiap tahun terhadap reklame yang terpasang di lokasi tertentu, seperti jalan raya, pusat perbelanjaan, atau gedung-gedung tertentu.

Pajak Reklame Berdasarkan Ukuran atau Luas: Pajak ini terhitung berdasarkan ukuran atau luas reklame yang Anda pasang. Semakin besar ukuran reklame, semakin tinggi pula pajak yang harus Anda bayarkan.

Pajak Reklame Dinamis: Beberapa daerah menerapkan pajak reklame yang dinamis, di mana tarif pajak dapat berubah sesuai dengan faktor-faktor tertentu seperti lokasi, waktu pemasangan, atau jenis reklame yang telah terpasang.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pajak Reklame

Lokasi Pemasangan: Reklame yang Anda pasang di lokasi yang strategis atau ramai biasanya memiliki pajak lebih tinggi dari pada reklame yang terpasang di lokasi yang kurang strategis.

Ukuran dan Jenis Reklame: Semakin besar ukuran atau semakin menonjol jenis reklame, biasanya akan berdampak pada besarnya pajak yang harus Anda bayarkan.

Peraturan Daerah: Setiap daerah atau negara memiliki peraturan yang berbeda-beda terkait tarif dan ketentuan pajak reklame. Pengiklan perlu memahami peraturan yang berlaku di daerah tempat mereka memasang reklame.

Durasi Pemasangan: Beberapa daerah mungkin juga mempertimbangkan durasi pemasangan reklame dalam menghitung pajak, di mana reklame yang terpasang dalam waktu yang lebih lama dapat memiliki pajak lebih tinggi.

Pentingnya Memahami dan Mengelola Biaya Pajak Reklame

Memahami dan mengelola biaya pajak reklame dengan efektif sangat penting bagi pengiklan. Beberapa alasan mengapa pentingnya memahami biaya pajak reklame antara lain:

Perencanaan Anggaran: Dengan mengetahui besarnya pajak reklame yang harus Anda bayarkan, pengiklan dapat merencanakan anggaran periklanan secara lebih akurat dan efisien.

Menghindari Sanksi dan Denda: Ketidaktahuan atau kelalaian dalam membayar pajak reklame dapat mengakibatkan sanksi atau denda yang merugikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami ketentuan pajak dan membayar tepat waktu.

Mengoptimalkan Penggunaan Media Periklanan: Dengan mengelola biaya pajak reklame dengan efektif, pengiklan dapat mengoptimalkan penggunaan media periklanan dengan memilih strategi dan lokasi pemasangan yang memberikan nilai tambah yang optimal.

Mendukung Pembangunan Daerah: Pajak reklame juga merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah, yang dapat Anda gunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat.

Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, penting bagi pengiklan untuk memahami dan mengelola biaya pajak reklame dengan cermat dan efektif. Hal ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi pengiklan sendiri, tetapi juga dapat mendukung pembangunan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Alasan Pembayaran Pajak bagi Pemasangan Reklame

Kontribusi keuangan bagi pemerintah

Pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang bisa membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Dengan membayar pajak reklame, pengiklan turut berkontribusi dalam pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pengaturan tata ruang dan estetika kota

Pajak reklame dapat menjadi instrumen pengaturan tata ruang dan estetika kota. Dengan tarif pajak yang kota tetapkan berdasarkan ukuran, lokasi, atau jenis reklame, pemerintah dapat mengendalikan jumlah dan penyebaran reklame agar tidak mengganggu tata ruang atau merusak estetika kota.

Kompensasi penggunaan ruang public

Reklame yang terpasang di ruang publik seperti jalan raya atau trotoar menggunakan sumber daya dan fasilitas umum. Melalui pembayaran pajak, pengiklan memberikan kompensasi atas penggunaan ruang publik tersebut serta kontribusi terhadap pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur publik.

Mendorong penggunaan yang bertanggung jawab

Dengan adanya pajak reklame, pengiklan cenderung lebih mempertimbangkan dengan lebih serius strategi dan dampak dari pemasangan reklame mereka. Hal ini dapat mendorong penggunaan reklame yang lebih bertanggung jawab, sesuai dengan aturan, dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan sekitar.

Keadilan sosial dan distribusi kekayaan

Pajak reklame juga berperan dalam menciptakan keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Dengan membayar pajak, pengiklan turut berpartisipasi dalam redistribusi kekayaan melalui pendapatan daerah untuk digunakan dalam program-program yang mendukung kesejahteraan masyarakat luas.

Dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut, pemasangan reklame yang membayar pajak tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan wujud partisipasi aktif pengiklan dalam mendukung pembangunan, menghormati aturan, dan memperhatikan kepentingan bersama dalam penggunaan media periklanan.

Masa Pembayaran Pajak Reklame

Masa pembayaran pajak reklame dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan regulasi yang berlaku di setiap daerah atau negara. Umumnya, pajak reklame harus terbayar secara berkala, dan periode pembayaran dapat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Beberapa waktu pembayaran pajak reklame yang umum adalah sebagai berikut:

Tahunan

Banyak daerah menerapkan sistem pembayaran pajak reklame secara tahunan. Pengiklan harus membayar pajak setiap tahunnya sesuai dengan tarif yang telah tertulis oleh pemerintah daerah.

Sekali Pemasangan

Pada beberapa kasus, terutama untuk reklame yang dipasang dalam jangka waktu yang pendek, pajak dapat dibayarkan sekali saat pemasangan reklame dilakukan. Ini umumnya berlaku untuk reklame yang dipasang dalam acara-acara tertentu atau promosi sementara.

Mingguan/Bulanan

Terkadang, terutama untuk reklame yang dipasang dalam waktu singkat dan menghasilkan pendapatan besar, pajak dapat dikenakan secara mingguan atau bulanan. Ini sering diterapkan pada reklame yang berada di lokasi-lokasi dengan tingkat eksposur yang tinggi.

Berdasarkan Durasi Pemasangan

Ada juga sistem pembayaran pajak reklame yang berdasarkan durasi pemasangan. Misalnya, reklame yang dipasang selama satu bulan akan dikenakan pajak lebih rendah dibandingkan dengan reklame yang dipasang selama enam bulan atau satu tahun.

Peraturan Khusus

Beberapa daerah mungkin memiliki peraturan khusus terkait masa pembayaran pajak reklame, seperti pembayaran setelah reklame dipasang, pembayaran sebelum pemasangan, atau pembayaran dengan skema cicilan.

Penting untuk mengikuti ketentuan yang berlaku dan memastikan bahwa pajak reklame dibayar tepat waktu sesuai dengan periode yang telah ditetapkan. Keterlambatan dalam pembayaran pajak reklame dapat mengakibatkan sanksi atau denda yang dapat merugikan pengiklan. Jika ada ketidakpastian atau kebingungan mengenai masa pembayaran pajak reklame, disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang atau lembaga pajak setempat untuk informasi yang lebih jelas dan akurat.

Kesimpulan

Dalam kesimpulan, pajak reklame merupakan aspek penting dalam dunia periklanan yang memiliki dampak yang signifikan baik bagi pemerintah daerah maupun pengiklan. Pajak ini tidak hanya menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai program pembangunan dan pelayanan publik, tetapi juga berperan dalam pengaturan tata ruang, estetika kota, dan distribusi kekayaan. Melalui pembayaran pajak reklame, pengiklan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat luas. Selain itu, pemahaman dan kepatuhan terhadap ketentuan pajak reklame juga penting untuk menghindari sanksi atau denda yang dapat merugikan pengiklan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak terkait untuk memahami, mengelola, dan membayar pajak reklame dengan cermat dan tepat waktu untuk menciptakan lingkungan periklanan yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat.

Salah satu prosedur yang ada dalam proses pemasangan reklame adalah pembiayaan terhadap pajak. Anda dapat mengikuti panduan cara menghitung biaya pajak untuk setiap pemasangan reklame pada artikel ini.

Ketentuan umum biaya pemasangan reklame

Reklame merupakan satu jenis media promosi yang tidak dapat diperoleh secara gratis, apabila pemasangannya dilakukan di area umum. Anda harus mengeluarkan sejumlah biaya untuk membayar administratif termasuk di dalamnya pajak reklame.

Ketentuan pembayaran administratif reklame dilihat berdasarkan jenis pemasangannya. Apakah reklame tersebut bersifat permanen, semi permanen, atau hanya sementara.

Jangka waktu terpasangnya reklame menentukan besaran biaya yang wajib dikeluarkan, baik dilihat dari sisi biaya sewa tempat, jasa pemasangan, pengadaan konstruksi, penataan tata ruang, hingga biaya pajak yang akan kita bahas selengkapnya di bawah ini.

Suatu reklame dinyatakan permanen apabila periode pemasangan lebih dari 1 tahun. Sehingga biaya yang harus dibayarkan pun juga terhitung selama 1 tahun penuh atau 365 hari. Sedangkan untuk reklame yang dipasang semi permanen atau bersifat sementara maka pembayarannya menyesuaikan dengan jumlah periodisasi iklan.

Ketentuan tarif pajak pemerintah

Karena konstruksi pengadaan reklame menyangkut sarana dan prasarana publik, tentu pihak yang berwenang dalam menangani bidang ini adalah menyangkut pemerintahan daerah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku hingga saat ini, besaran tarif pajak oleh pemerintah terhitung 25%. Besaran ini masih bersifat dasar karena belum dikalikan dengan tarif penempatan lokasi.

Dalam hal ini, setidaknya ada empat kategori atau kelas yang akan menentukan besaran perkalian terhadap tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah tersebut. 4 kategori tersebut dimulai jalan khusus hingga jalan kelas pertama sampai ketiga.

Tentu saja masing-masing kelas memiliki karakter lokasi yang berbeda-beda dan sangat ditentukan oleh tingkat mobilitas di daerah tersebut. Untuk informasi selengkapnya, berikut cara menghitung biaya pajak reklame yang bisa anda ikuti.

Cara menghitung biaya pajak pemasangan reklame

Sebelum membahas lebih lanjut tentang mekanisme penghitungan biaya pajak reklame, perlu Anda ketahui jenis-jenis reklame yang akan menentukan tarif nantinya.

Secara umum reklame dapat dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut.

• Billboard
• Videotron
• Umbul-umbul
• Spanduk

Dari setiap jenis reklame tersebut dibedakan menjadi dua kategori penghitungan pajak. Kategori pertama adalah penghitungan pajak khusus untuk reklame berjenis Billboard dan videotron. Cara penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

• Kelas jalan khusus = Rp 11.500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat pertama = Rp 500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat kedua = Rp 500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat ketiga = Rp 500 per meter persegi

Tarif tersebut dihitung berdasarkan hitungan per hari. Untuk memudahkannya berikut contoh yang bisa anda pelajari:

Semisal anda ingin memasang reklame dalam bentuk Billboard untuk kategori kelas jalan khusus, di mana dimensi reklame Anda sebesar 3 x 4 meter persegi, serta dipasang pada reklame permanen dengan periode per tahun, maka hitungannya adalah:

Jumlah hari x luas reklame (panjang * lebar) x kelas jalan x tarif pajak

365 hari x 12 m³ x Rp 11.500 x 25% = Rp 12.592.500,-

Maka total pajak yang harus anda bayar untuk sekali dalam setahun adalah sebesar Rp 12.592.500,-

Adapun selanjutnya adalah menghitung pajak untuk kategori yang kedua, yaitu pajak untuk reklame jenis umbul-umbul atau spanduk. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut.

• Kelas jalan khusus = Rp 21.500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat pertama = Rp 15.500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat kedua = Rp 12.500 per meter persegi
• Kelas jalan tingkat ketiga = Rp 10.500 per meter persegi

Ketentuan yang berlaku pada kategori kedua ini masih sama dengan kategori yang pertama di atas. Begitu juga dengan prosedur penghitungannya masih menggunakan rumus yang sama.

Sebagai contoh anda ingin memasang sebuah spanduk komersial berukuran 3 x 1 meter persegi di kelas jalan ketiga selama 6 bulan, maka penghitungan pajaknya adalah sebagai berikut.

Jumlah hari x luas reklame (panjang * lebar) x kelas jalan x tarif pajak

180 hari x 3 meter x 10.500 x 25% = Rp 1.417.500,-

Demikian pajak yang harus anda bayar sekali dalam 6 bulan sebesar Rp 1.417.500,-.

Di samping cara menghitung pajak reklame tersebut, anda perlu mengetahui beberapa keterangan yang dipakai dalam panduan di atas.

• Penghitungan hari: pajak atau biaya reklame tidak melihat adanya hari libur atau tanggal merah. Sebab pada tanggal tersebut Anda juga harus memasukkannya dalam perhitungan pajak.
• Penghitungan luas reklame: untuk mengukur luas dihitung dengan rumus panjang kali lebar. Namun jika media yang ingin anda tampilkan termasuk di dua sisi sekaligus (depan dan belakang) maka hitungannya harus dikalikan dua.
• Ketentuan kelas jalan: terkait dengan kelas jalan yang berhak menentukan adalah pemerintah setempat. Anda harus mempertimbangkan setiap kategori jalan untuk meminimalisir biaya pajak reklame disamping berupaya untuk tetap memaksimalkan pemasarannya.
• Tarif pajak: tarif pajak sebesar 25% adalah bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat atau di negosiasi. Kecuali konstruksi tempat pemasangan media tersebut berada di tangan pihak ketiga, maka anda harus menyesuaikan ketentuan yang diajukan oleh pemegang hak konstruksi tersebut.

Demikian cara menghitung pajak pemasangan reklame yang bisa menjadi referensi anda ketika ingin menggunakan media ini sebagai alat promosi.

Baca juga : Cara Menggabungkan Strategi Pemasaran Digital dan Non-Digital

Catatan penting

Ketentuan tarif perhitungan pajak di atas adalah berdasar pada peraturan daerah Kota Bekasi No 15 tahun 2013 tentang pajak reklame. Karena hanya menjadi acuan anda, Anda harus menyesuaikan perhitungan pajak terbaru untuk setiap daerah yang tentu akan berbeda-beda.

Jika merujuk pada ayat 3 dalam UU HKPD yang mana kewenangan pemungutan pajak reklame dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini tarif yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah tentu akan berbeda dan hanya dibatasi sebesar 25% untuk pajak tertinggi.

Secara umum dasar pemungutan pajak reklame lebih didominasi oleh penentuan nilai sewa reklame (NSR). Seperti yang telah disinggung di atas, penyelenggaraan reklame ini bisa dilakukan secara mandiri atau dengan sistem kontrak bersama pihak ketiga.

Apabila reklame tersebut diselenggarakan secara mandiri, maka penghitungan NSR meliputi jenis, penggunaan bahan, lokasi pemasangan reklame, periode penayangan iklan, jumlah, dan dimensi atau ukuran fisik reklame. Jika pengadaan reklame tersebut diselenggarakan oleh pihak ketiga maka NSR yang ditetapkan cukup dengan nilai kontrak yang ada.

Untuk memudahkan anda dalam memahami mekanisme penghitungan NSR terhadap pajak reklame ini, Kita akan ambil contoh peraturan pajak reklame yang berlaku di daerah khusus ibukota (DKI) Jakarta.

Ketentuan terkait pajak reklame di daerah ini didasarkan atas peraturan gubernur nomor 24 tahun 2022. Beberapa jenis reklame yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi billboard, pylon, teks berjalan, kain, dan sebagainya. Ketentuan lengkapnya sebagai berikut.

Ketentuan nomor 1

• Lokasi penempatan : Protokol A
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 80.000

Ketentuan nomor 2

• Lokasi penempatan : Protokol B
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 75.000

Ketentuan nomor 3

• Lokasi penempatan : Protokol C
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 60.000

Ketentuan nomor 4

• Lokasi penempatan : Ekonomi kelas I
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 50.000

Ketentuan nomor 5

• Lokasi penempatan : Ekonomi kelas II
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 30.000

Ketentuan nomor 6

• Lokasi penempatan : Ekonomi kelas III
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 18.000

Ketentuan nomor 7

• Lokasi penempatan : Lingkungan
• Luas bidang : 1 meter persegi
• Jumlah unit : 1 buah
• Periode penyelenggaraan : 1 hari
• Ketinggian konstruksi : s.d 15 meter
• NSR : 12.000

Demikian ketentuan tarif pajak terhitung untuk Daerah khusus Jakarta dan sekitarnya. Jika anda ingin memasang iklan di tempat atau kota lain maka harus menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di daerah tersebut.

Namun sebelum itu, pastikan anda telah mengatur perizinan terkait pemasangan media promosi dalam bentuk fisik kepada pemerintah setempat, baik Pemkot maupun Pemda.

Perlu diingat bahwa masing-masing daerah mungkin memiliki prosedur yang berbeda termasuk persyaratan administratif yang harus anda serahkan. Begitu juga dengan ketentuan promosi nantinya, karena tidak semua produk atau layanan bisa dipasarkan kecuali harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jasa pengadaan dan instalasi reklame

Membangun kerjasama dengan pihak penyedia reklame tentu akan sangat membantu bisnis anda. Ada beberapa keuntungan yang akan anda peroleh dengan menjalin kerjasama dengan jasa reklame.

1. Menjalin kerjasama dengan penyedia reklame membantu anda menentukan jenis reklame yang cocok sesuai bidang bisnis yang dijalani. Anda bisa melakukan konsultasi terlebih dahulu sebelum pemasangan untuk memilih media promosi yang potensial demi mendongkrak pemasaran bisnis.
2. Jasa reklame juga akan membantu Anda terkait prosedur pemasangan hingga tahap perizinan kepada pemerintah setempat. Selain mengurus administratif, Anda juga akan dibantu perihal pengurusan pajak yang bisa Anda tentukan sendiri periodesasinya.
3. Jasa reklame berpengalaman akan memastikan media promosi anda berkualitas serta memiliki dampak pemasaran yang prospektif. Meskipun demikian anda tidak perlu khawatir terhadap biaya yang harus dikeluarkan karena akan memperoleh harga yang kompetitif serta terjangkau.

Jagoanbillboard, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan reklame dan sudah beroperasi lebih dari 25 tahun, kami terus berdedikasi untuk menjadi partner bagi para pebisnis dalam mempromosikan produk atau layanan jasa.

Segera hubungi kami melalui nomor whatsApp yang sudah tersedia di website ini untuk informasi lebih lanjut. Kami pastikan akan melayani Anda secara profesional dan memberikan apa yang anda butuhkan dalam bidang pengadaan media pemasaran.

Bagi para pelaku usaha, reklame menjadi salah satu media yang penting untuk mengenalkan, mempromosikan, hingga menarik perhatian umum terhadap barang atau jasa yang ditawarkan. Untuk memasangnya, tentu diperlukan pajak reklame yang dibayarkan secara khusus.

Hal ini tentu bukan tanpa alasan, sebab pemasangan reklame sendiri biasanya menyangkut akses publik sehingga akan dikenakan pajak. Lantas, pajak seperti apakah itu dan bagaimana menghitung pajak dari pemasangan reklame tersebut? Simak ulasannya berikut!

Mengenal Pajak untuk Reklame

Sebelum membahas lebih jauh mengenai tarif dan perhitungan pajak untuk reklame, ada baiknya Anda mengetahui pengertiannya terlebih dahulu. Ya, sesuai namanya jenis pajak ini dikenakan bagi para wajib pajak yang melakukan pemasangan reklame.

Secara umum, reklame dibedakan menjadi dua jenis, yaitu reklame produk dan reklame non-produk. Reklame produk sendiri berisi informasi mengenai barang atau jasa yang bertujuan sebagai alat promosi.

Ada juga reklame non-produk yang khusus digunakan sebagai pengenal karena hanya memuat nama perusahaan atau nama suatu badan usaha. Dengan demikian, perusahaan tersebut dapat dikenal oleh banyak orang.

Meskipun dibedakan menjadi dua jenis, namun keduanya sama-sama dikenakan pajak dengan penghitungan tarif yang menyesuaikan. Total biayanya pun secara umum dapat dibedakan dari nilai sewanya.

Tarif dan Penghitungannya

Secara umum tarif pajak untuk reklame sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak berupa NSR (Nilai Sewa). Tentunya, nilai sewa reklame ini juga dibedakan menjadi dua sesuai jenisnya, yakni nilai sewa reklame produk dan nilai sewa non-produk.

1. Penghitungan untuk reklame produk

Reklame produk dibuat dengan memuat suatu barang atau jasa yang tujuannya semata-mata untuk tujuan komersial. Maka dari itu, penghitungan tarif pajak dari reklame jenis ini juga terbilang berbeda dan dibedakan berdasarkan kelas jalan hingga durasi penayangannya.

No.	Lokasi	Ukuran	Jangka Waktu/Hari	Ketinggian	NSR
1	Protokol A	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp125.000
2	Protokol B	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp100.000
3	Protokol C	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp75.000
4	Ekonomi Kelas I	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp50.000
5	Ekonomi Kelas II	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp25.000
6	Ekonomi Kelas III	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp15.000
7	Lingkungan	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp10.000

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa penghitungan dapat dibedakan sesuai dengan lokasinya. Adapun contoh kasus dan penghitungan tarif pajak produk dengan data-data pada tabel di atas yakni sebagai berikut:

Perusahaan “Snack-A-Do” bermaksud ingin mempromosikan produk terbarunya melalui reklame dengan ukuran 4 x 7 meter. Reklame tersebut akan dipasang selama 30 hari di Jl. Kemakmuran yang merupakan salah satu jalan protokol tipe B di kota Depok.

Berdasarkan data-data di atas, dapat diketahui jika penghitungan pajak dari reklame tersebut sebesar:

= (4 x 7) x Rp100.000 x 30 hari x 25% tarif pajak

= Rp21.000.000

2. Penghitungan untuk reklame non-produk

Selain reklame produk, terdapat juga penghitungan dari pajak untuk reklame non-produk, yang merupakan reklame dengan nama, logo, atau simbol tertentu dari suatu perusahaan. Dikarenakan tujuan reklame ini tidak semata-mata untuk tujuan komersial dan mendapatkan laba, maka penghitungannya juga disesuaikan dengan tabel sebagai berikut:

No.	Lokasi	Ukuran	Jangka Waktu/Hari	Ketinggian	NSR
1	Protokol A	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp25.000
2	Protokol B	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp20.000
3	Protokol C	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp15.000
4	Ekonomi Kelas I	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp10.000
5	Ekonomi Kelas II	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp5.000
6	Ekonomi Kelas III	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp3.000
7	Lingkungan	1m2	1 hari	s/d 15 meter	Rp2.000

Sebagai contoh, suatu lembaga belajar “Phytagoras” akan memasang reklame sebesar 2 x 4 meter selama 15 hari di kawasan jalan dengan tipe Ekonomi Kelas I. Dengan tarif pajak sebesar 25%, maka penghitungan pajak dari reklame tersebut adalah:

= (2 x 4) x Rp10.000 x 15 hari x 25% tarif pajak

= Rp300.000

Baca juga: Billboard Jakarta: Media Promosi Terbaik bagi Bisnis Anda

Pajak untuk Reklame di Jabodetabek

Seperti yang sudah diketahui, pajak reklame adalah pajak yang dikenakan dalam pemasangan suatu reklame di suatu tempat. Meskipun secara umum penghitungan pajak tersebut sebesar 25%, namun nilai sewa reklame setiap daerah bisa saja memiliki perbedaan, sesuai dengan peraturan tiap daerah seperti pada beberapa contoh berikut:

1. Jakarta

Di Jakarta, atau lebih tepatnya di provinsi DKI Jakarta, pengenaan pajak untuk pemasangan reklame diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022. NSR diatur dengan nominal paling kecil Rp12.000 untuk kategori lokasi Lingkungan dan Rp80.000 untuk lokasi Protokol A.

Selain itu, pajak Jakarta juga mengatur perhitungan NSR untuk reklame elektronik atau digital yang diatur per 30 detik. Ada juga beberapa penetapan Nilai Sewa Reklame untuk jenis reklame lainnya seperti reklame slide di bioskop dan kendaraan hingga reklame suara.

2. Bogor

Anda yang berdomisili atau akan beriklan reklame di kota Bogor dapat merujuk pada Peraturan Walikota Bogor Nomor 4 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Nilai Sewa Reklame. Berdasarkan peraturan ini, tarif pajaknya ditetapkan sebesar 25% sesuai standar.

Dalam pemasangan reklame juga dapat merujuk pada Perda Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2015. Untuk melakukan pembayaran pajak untuk sebuah reklame Bogor sendiri dapat dilakukan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bogor, baik secara langsung ataupun melalui cara online.

3. Depok

Anda yang tinggal atau ingin memasang reklame di Kota Depok juga wajib mematuhi peraturan daerah yang terkait. Seperti misalnya pengajuan izin untuk reklame dapat diurus di kantor BPMP2T maupun kantor kecamatan dengan estimasi 14 hari.

Aturan tentang pajak Depok sendiri sudah diatur melalui Peraturan Walikota Depok No. 58 Tahun 2010 tentang Nilai Sewa Reklame yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Walikota Kota Depok No. 36 Tahun 2019.

4. Tangerang

Wajib pajak Tangerang kini dapat mengurus perizinan pemasangan reklame dan pajak secara mudah secara online. Menariknya, di laman perizinan online Kota Tangerang dapat dihitung estimasi biaya pajak yang disesuaikan dengan jenis reklame dan ukurannya.

5. Bekasi

Kota Bekasi juga telah menetapkan besaran pajak Bekasi melalui keputusan Walikota pada Oktober 2019 lalu. Adapun penyesuaian tarif dasar tersebut didasarkan pada lokasi penempatan, baik jalan khusus maupun kelas jalan 1 dan kelas 2.

Untuk melakukan pendaftaran izin maupun pembayaran pajak dapat dilakukan melalui kantor DPMPTSP Kota Bekasi atau secara online. Anda dapat menghubungi jasa konsultan pajak guna lebih mudah mendapatkan akses pembayaran pajak untuk pemasangan reklame tersebut.

Itulah beberapa hal mengenai pajak untuk pemasangan reklame dan beberapa hal penting mengenai penghitungannya. Jika Anda masih bingung, jangan khawatir karena Jasa Kita menyediakan berbagai kebutuhan promosi advertising outdoor sesuai keinginan Anda. Hubungi WhatsApp 0851-7520-2415 atau klik logo WhatsApp di website kami untuk informasi lebih lanjut!